anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menyatakan prihatin terhadap banyaknya proyek di kalimantan timur dan terhambat masalah kepemilikan lahan, sehingga dana yang dikucurkan pemerintah pusat dengan apbn terancam ditarik.
memang ada permasalahan status tanah selama kaltim yang menghambat penyaluran dana apbn, contohnya anggaran senilai rp277 miliar agar pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) selama kota tarakan, ujar hetifah, dan juga anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, di samarinda, jumat.
apabila selama tahun anggaran 2013 masalah lahan di objek wisata pltu tidak dapat dituntaskan oleh pemkot tarakan, lanjutnya, dengan demikian dana yang senilai rp277 miliar tersebut mampu ditarik dulu ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu tersebut merupakan proyek dengan pendanaan tahun jamak (multi years) yang tak tidak rumit memperjuangkannya dengan dana apbn.
Informasi Lainnya:
apabila pendanaan tersebut dibatalkan pemerintah pusat, dengan begini untuk memperolehnya terserah dipastikan memerlukan waktu beberapa tahun dulu sehingga hal ini sangat disayangkan.
untuk itu, dia berharap supaya bagian terkait pada pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan itu. hal ini bertujuan agar perjuangan lama untuk membeli dana dari apbn dapat terserap optimal.
dikatakannya, beberapa kota modern di kaltim yang ekonominya tergantung pada industri dan jasa semisal tarakan, samarinda, balikpapan, dan bontang, idealnya mempunyai dua sumber energi listrik agar mempunyai pilihan kalau Salah satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, kata hetifah, baru amat tergantung dalam pltd. jangankan mempunyai dua sumber energi, mencukupi pemakaian warga saja baru susah, apalagi untuk keinginan industri bagus kecil maupun menengah, ujarnya.
untuk itu, ujarnya, saat banyak proyek pembangunan pltu atau pembangkit listrik disamping tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif agar supaya proyek supaya alternatif pembangkit listrik itu bisa berjalan lancar.
menurutnya, persentasi proyek di kaltim dan didanai apbn serta tidak bisa direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya amat ada serta tersebar hampir di semua kabupaten juga kota, tergolong pada kawasan perbatasan, semisal pembangunan embung selama sebatik serta nunukan, pembangunan waduk marangkayu dalam kukar, dan proyek penanggulangan banjir selama samarinda.
pembangunan properti bagi warga miskin dalam nunukan, malinau, juga kutai barat serta tidak terserap dananya sebab penentu lahan.
misalnya, ujarnya, pembangunan properti bisa huni kepada masyarakat miskin selama kawasan perbatasan dan terkendala sebab tak adanya surat bukti kepemilikan atas tanah yang didiami masyarakat itu.
terkait melalui banyaknya proyek dan terhambat sebab masalah lahan tersebut, hetifah berharap untuk kepala daerah berbicara langsung dengan warga selama membebaskan lahan.
dia juga mengaku heran atas masalah lahan tersebut sebab selama mana saja mengembangkan di kaltim, selalu muncul tuntutan ganti rugi dan kadang-kadang terasa ada oknum yang hendak mengambil hal berlebihan dari proyek pembangunan dan sesungguhnya untuk penduduk itu.