mahasiswa pada kota mamuju, provinsi sulawesi barat menuntut pemerintah agar menghapus sistem buruh kontrak.
sistem buruh kontrak yang baru marak terjadi sangat membahayakan dan mengeksploitasi buruh sehingga pemerintah mesti menghapuskannya sebab bertentangan dengan nilai keadilan selama negeri ini, kata ketua pimpinan kota front perjuangan pemuda indonesia kabupaten mamuju, sabtu
ia mengatakan,sistem buruh kontrak dan telah dinyatakan mahkamah konstritusi tidak ada dasar hukumnya ternyata di kenyataannya dalam negeri ini sistem tersebut masih diberlakukan dan amat mengeksploitasi buruh oleh karenanya pemerintah harus tegas menghentikan juga menghapuskannya.
nasib buruh pada negeri ini masih memprihatinkan karena perusahaan masih memberlakukan sistem buruh kontrak itu, oleh karenanya pemerintah harus tegas menghapuskannya, ujarnya.
Informasi Lainnya:
ia membayar kepada pemerintah supaya memberikan sanksi kepada perusahaan dan memberlakukan sistem outsourcing terhadap buruh, ataupun buruh kontrak dan tidak sesuai melalui amanat undang-undang.
selain menuntut buruh kontrak selama hapus, mahasiswa serta meminta agar buruh diberi upah pantas terlebih bagi mereka dan berusaha di atas masa normal yaitu selama atas 12 merek.
eksploitasi dengan upah rendah juga tidak pantas juga masih terjadi padahal mereka harus berusaha selama atas normal pada 12 jam supaya perusahaan. buruh merasa dieksploitasi. ini mesti dihentikan pemerintah, katanya.
menurut dia, pemerintah harus langsung melindungi buruh dengan menyewa perusahaan memberlakukan jam kerja pada delapan produk, dan tidak dulu dalam 12 produk agar buruh tidak dulu tereksploitasi sebab buruh merupakan aset penggerak ekonomi bangsa ini sehingga mesti dilindungi.
perusahaan juga harus memutuskan upah buruh yang bagus pas melalui upah minimun provinsi (ump) yang ditetapkan pemerintah karena baru banyak perusahaan selama daerah ini dan tak memberikan upah buruh sesuai melalui standar ump, katanya.
ia serta mendesak agar perusahaan untuk menyerahkan garansi hari tua kepada buruh, garansi kesehatan dan bersifat wajib dan membentuk peradilan perburuhan kepada buruh pada daerah supaya dapat membeli perlindungan hukum dari pemerintah.
moment hari buruh 1 mei atau digemari hari buruh sedunia harus adalah moment untuk kian mensejahterakan buruh, dan pemerintah supaya terus mempunyai lapangan kerja terhadap masyarakat juga menyerahkan studi serta layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dalam negeri ini demi peningkatan kesejahteraannya, katanya.